GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Masih Disanggah, Pencairan Lahan KBM Hanya Rp 27,9 M

Masih Disanggah, Pencairan Lahan KBM Hanya Rp 27,9 M

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTAR…

Masih Disanggah, Pencairan Lahan KBM Hanya Rp 27,9 M

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: JUMAT
22 DESEMBER RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KUL INER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Desember 2017 19:58 Masih Disanggah, Pencairan Lahan KBM Hanya Rp 27,9 M GANTI LAHAN: Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie menyerahkan buku tabungan dana ganti rugi lahan yang dibebaskan Pemprov Kaltara untuk pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM). FOTO: DEDI SUHENDRA

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR â€" Untuk mempercepat proses pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) di Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, mulai Selasa (19/12) lalu Pemprov Kaltara mencairkan anggaran untuk pembebasan lahan sekira Rp 27,9 miliar dari total yang dianggarkan tahun ini sekira Rp 50 miliar.

Angka 27,9 miliar itu untuk membebaskan sebanyak 48 bidang lahan dengan 36 pemilik lahan.

Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie mengatakan, berdasar data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Perkumiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan untuk kawasan Pemprov Kaltara itu sebanyak 85 bidang dengan luasan 96,77 hektare (ha).

Jumlah lahan dibebaskan itu terdiri 14 bidang seluas 9,8 ha terdiri dari sertifikat hak milik 5 bidang dengan luasan 4,87 ha dan surat pernyataan penguasaan tanah 9 bidang dengan luas 4,98 ha. Lalu, 71 bidang lagi seluas 86,91 ha terdiri atas sertifikat hak milik 16 bidang dengan 22,17 ha dan surat pernyataan penguasaan tanah 55 bidang dengan luas 64,37 ha.

“Saya sudah arahkan agar setiap proses pengadaan lahan di Kaltara harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Irianto usai menyerahkan buku tabungan pencairan ganti rugi lahan masyarakat, di ruang pertemuan DPUPR-Perkim Kaltara, Selasa (19/12).

Hal itu sudah dilakukan mulai inventarisasi masalah, tugas teknis, tim appraisal dan lainnya. Termasuk, kata dia, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan sebagian besar pemilik lahan yang bersedia diganti rugi dengan uang.

“Menurut DPUPR-Perkim, musyawarah dilaksanakan pada 18 Desember lalu yang melibatkan 60 pemilik lahan dengan jumlah 85 bidang. Tapi ada 9 yang tak hadir,” seb utnya.

Namun tetap diambil kesepakatan ganti rugi pelepasan hak dan pembayaran atas lahan 48 bidang lahan dengan nilai Rp 27,9 miliar lebih untuk 36 pemilik lahan.

“Artinya, masih ada 37 bidang yang masih proses pelepasan hak,” ungkapnya, seraya mengatakan, hal itu terjadi karena masih ada sanggahan dan pemilik lahan yang sakit sehingga harus didatangi oleh tim untuk pembayarannya.

Kepala Dinas DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna menambahkan, dari total 85 bidang tanah yang akan dibebaskan dengan Rp 73,282 miliar, sekira Rp 50 miliar akan dibayarkan tahun 2017. Sementara sisanya akan dibayar tahun 2018 sekira Rp 23,282 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan sekira 250 ha untuk pembangunan kantor Komando Resort Militer (Korem), Kepolisian Daerah (Polda), kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi dan lahan instansi vertikal lainnya, termasuk perumahan instansi vertikal tersebut.

“Total luas lahan yang akan dibebaskan Insya < /em>Allah 3.000 hektare, dilakukan secara bertahap sesuai masterplan (rencana induk),”ungkapnya.

Menurutnya, sembari berjalan lahan yang telah dibebaskan akan segera dibangun terutama kantor instansi vertikal seperti Polda Kaltara.

“Polda Kaltara membangun pakai anggaran sendiri, Kapolri telah menyampaikan anggaran pembangunan Kantor Polda sekira Rp 145 miliar. Dengan catatan lahan dibebaskan terlebih dahulu,”ujarnya.

Dirinya menambahkan, pembebasan lahan di sisi kanan didahulukan karena lokasi tersebut akan dibangun perkantoran instansi vertikal, Kantor DPRD Kaltara serta rencana kantor gubernur.

Suheriyatna bersyukur dalam proses pembebasan lahan tidak menemui masalah. Karena proses sosialisasi dan juga pendekatan secara persuasif telah dilakukan sejak lama.

“Proses ini sudah tiga tahun lalu kita lakukan sosialisasi serta pendekatan secara kekeluargaan pada akhirnya masyarakat juga mempermudah upaya pembebasan lahan untuk kawasan KBM ini, ”pungkasnya.(dsh/ana)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 21 Desember 2017 19:56

Sempat Nganggur, Media Center Resmi Digunakan

SETELAH sempat nganggur selama tiga tahun pasca menerima perlengkapan media center dari Kementerian… Kamis, 21 Desember 2017 19:48

Peneliti Sebut Pondasi Sheet Pile Pendek

TANJUNG SELOR â€" Teka â€" teki penyebab ambruknya sheet pile Selimau, Kelurahan Tanjung Selor… Rabu, 20 Desember 2017 22:33

138 Atlet Silat Ramai Gubernur Open

SALAH satu cabang olahraga yang dipertandingkan di kejuaraan Gubernur Kaltara Open 2017 adalah pencak… Rabu, 20 Desember 2017 22:30

Harga Sembako Mulai Merangkak Naik

TANJUNG SELOR â€" Meski Natal dan Tahun Baru 2018 masih sepekan lagi. Harga beberapa kebutuhan pokok… Rabu, 20 Desember 2017 22:23

Beasiswa Cair, 1.600 Mahasiswa Gigit Jari

TANJUNG SELOR â€" Beasiswa Kaltara Cerdas akhirnya resmi diberikan Pemprov Kaltara kepada 2.593… Rabu, 20 Desember 2017 22:19

2018, Jatah Rastra Dikuran gi

TANJUNG SELOR â€" Mulai tahun 2018 jatah beras sejahtera (rastra) bagi keluargapenerima manfaat… Rabu, 20 Desember 2017 22:15

Pasutri Pengelapan Mobil Diringkus

TANJUNG SELOR â€" Ar (35) bersama istrinya Yn (30) harus mendekam di penjara Polres Bulungan, setelah… Selasa, 19 Desember 2017 15:51

Hanya Dua Parpol Diverifikasi Faktual

BUNYU - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulungan melakukan verifikasi faktual terhadap… Selasa, 19 Desember 2017 15:49

Upah Karyawan Toko Sesuai Kesepakatan

TANJUNG SELOR â€" Per 1 Januari 2018, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan tahun 2018 sebesar Rp… Selasa, 19 Desember 2017 15:19

Produk Kedaluwarsa Dimusnahkan

TANJUNG SELOR â€" Puluhan produk kedaluwarsa yang ditemukan tim gabungan di Pasar Induk dan beberapa… WASPADA !!! Setelah Gunung Lingkas, Api Kembali Melahap Kampung Satu/ Skip Mengerikan..!!! Hari Kedua Pencarian Amat, Tim Menemukan Jari Manusia Progres Pembangunan Je mbatan Masuki Tahap Finishing PARAH NI ORANG..!! Baru Bebas 4 Hari, Kembali Masuk Bui 2018, Gaji Petugas Kebersihan Tak Ikut UMK Harga Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru ‘Merangkak’ Naik Malinau Kabupaten Pertama Deklarasikan Anti Narkoba Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Peserta Pemilu 2014 Tidak Diverifikasi Faktual Upah Karyawan Toko Sesuai Kesepakatan
  • Salman Jamin Akhir Tahun Diketok
  • 69 Warga Lapas Akan Dapat Remisi
  • Target Sehari, Malah Jadi Dua Hari
  • Target Sehari, Malah Jadi Dua Hari
  • Tahun Depan Diguyur Rp 1,35 T
  • Divonis Bebas karena Diskresi
  • PT Taspen (Persero) Gelar Implementasi SIMGAJI dan Integrasi Simpeg, Simgaji dan Simda se-Provinsi Kalimantan Utara
  • Warga Minta Pelebaran Drainase
  • Makin Parah, Terbelah Dua
  • Makin Parah, Terbelah Dua
Sitemap < ul>
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
    • KALIMANTAN TIMUR
    • KALIMANTAN TENGAH
    • KALIMANTAN SELATAN
    • KALIMANTAN UTARA
    • KALIMANTAN BARAT
    • TENTANG KAMI
    • KEBIJAKAN PRIVASI
    • DISCLAIMER
    • PEDOMAN MEDIA SIBER
    Find Us
    Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Liputan 24 Tanjung Selor

    No comments