GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Tak Mampu Ikuti UMK, Perusahaan Wajib Bersurat

Tak Mampu Ikuti UMK, Perusahaan Wajib Bersurat

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTARA POS …

Tak Mampu Ikuti UMK, Perusahaan Wajib Bersurat

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: SABTU
09 DESEMBER RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Jumat, 08 Desember 2017 11:25 Tak Mampu Ikuti UMK, Perusahaan Wajib Bersurat NAIK: UMK Nunukan 2018 dipastikan naik. Kenaikan ini tentunya menjadi kabar gembira bagi pekerja. Utamanya pekerja yang berada di sektor perkebunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Nunukan. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN â€" Pasca pengesahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018, pihak perusahaan kini wajib menjalankan kesepakatan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) nomor 188.44/K.672/2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral Kabupaten Nunukan 2018.

“Sudah disahkan, jadi tinggal dijalankan saja. Surat keputusannya sudah kami terima dua hari lalu,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan, Abdul Munir, SE kepada Radar Nunukan yang ditemui usai menjadi narasumber pada kegaiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kantor Balai Penempatan, Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi a (BP3TKI) Nunukan, Kamis (7/12).

Dijelaskan, saat ini pihaknya sedang menerbitkan surat edaran tentang SK penetapan UMK Nunukan 2018 untuk diserahkan ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan. Termasuk pengusaha di sektor umum. Seperti, toko bangunan, toko pakaian dan jenis usaha yang menggunakan karyawan.

“UMK ini berlaku bagi seorang karyawan tetap. Untuk kontrak atau outsourcing itu tergantung perjanjian antara pengusaha dan pekerja,” jelasnya. Namun, lanjutnya, diwajibkan tidak terlalu jauh dengan UMK Nunukan 2018. Atau dianjurkan sesuai dan kalau bisa di atasnya. Karena UMK ini hanya standar atau batas yang diwajibkan.

Dikatakan, jika ada perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK tersebut, pihak perusahaan dapat mengajukan permohonan penangguhan UMK kepada Disnakertrans Nunukan untuk diteruskan ke gubernur paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya UMK. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang tercatat.

Kendati demikian, penangguhan pembayaran UMK ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih UMK selama masa penangguhan dilakukan. “Misalnya, masa penangguhan itu berlaku selama 6 bulan. Maka pengusaha wajib membayarkan gaji pekerja itu selama 6 bulan sesuai dengan UMK,” jelasnya.

Mengenai alasan penangguhan karena perusahaan mengalami kerugian, kata Munir, itu harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik jika nantinya dirasa perlu. “Sebab, bisa saja hanya akal-akalan pengusaha. Tapi, diperlukan bukti nyata juga. Benar rugi atau seperti apa,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Persyaratan dan Kesejahteraan Kerja, Disnakertrans Nunukan Syahrani menambahkan, setelah menyampaikan surat edaran pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap penerapan UMK Nunukan 2018 ini.

“Tapi, pengawasan itu baru dapat dilakukan di Februari 2018. Karena, Januari ba ru dilaksanakan,”ujar Syahrani yang ditemui di kantornya kemarin.

Ia mengatakan, untuk sektor perkebunan dan kehutanan yang ditetapkan senilai Rp 2.633.178 perbulan itu dapat saja dilakukan. Sebab, selama ini tidak pernah bermasalah. Begitu juga dengan sektor pertambangan yang senilai Rp 2.680.178 perbulan. Yang biasanya tidak mampu diterapkan itu di sektor umum yang senilai Rp 2.630.178 per bulan.

“Tapi, semuanya itu masih bisa dibicarakan, antara pekerja dengan pengusaha. Jika memang alasannya tepat, maka dapat diterima sesuai dengan kesepakatan. Yang penting tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nunukan, Hasanuddin Mude mengaku telah mendengar informasi jika kesepakatan UMK Nunukan 2018 telah disahkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. “Iya, saya sudah dapat informasinya. Jadi, tidak ada masalah. Karena sudah disepakati dengan dewan pengupahan. Jadi, tinggal dijalankan saja,” ungkapnya saat dihubungi.

Kendati demikian, besaran UMK ini jangan dijadikan beban terhadap pengusaha di sektor umum. Jika memang tidak sanggup, khususnya usaha-usaha menengah ke bawah, dapat menyampaikan alasannya ke Disnakertrans Nunukan. “Sudah ada mekanismenya. Itu untuk sektor umum. Tapi, kalau sektor perkebunan dan pertambangan, saya rasa tidak ada masalah selama ini,” jelasnya. (oya/eza)

BERITA TERKAIT
  • Penerapan Upah Tergantung Kesepakatan
  • Gubernur Tetapkan UMK Tarakan Tertinggi
  • UMK Rp 2,6 Juta Belum Diteken Gubernur
  • UMK 2018 Terlambat Diumumkan
  • Keputusan Tetap Pada Gubernur
  • Sentra Industri Telan Biaya Rp 20 Miliar
  • Karyawan Mulai di PHK Perusahaan
  • Kualitas dan Kemasan Produk UMKM Akan Diperbaiki
  • UMKM Minta Pengecualian
  • Kesempatan Kerja di Kota Ini Makin Sempit

BACA JUGA

Jumat, 08 Desember 2017 11:27

Belum Ada Bantuan Pengganti Pukat Hela

NUNUKAN â€" Penggantian alat tangkap pukat hela sesuai edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan… Kamis, 07 Desember 2017 12:01

NUNUKAN Biarpet Lagi

NUNUKAN â€" PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Nunukan kembali memberikan pelayanan yang tidak… Kamis, 07 Desember 2017 11:57

Minim Perhatian, Sei Mengkadu Perlu Jadi Desa

NUNUKAN â€" Persoalan lemahnya pembangunan yang tak kunjung berdampak pada wilayah Sei Mengkadu,… Rabu, 06 Desember 2017 10:27

Human Error Penyebab Utama Kecelaka an Pelayaran

NUNUKAN â€" Kesalahan manusia atau human error ternyata masih mendominasi angka kecelakaan yang… Rabu, 06 Desember 2017 10:25

Satpol PP Bakal Sidak Pedagang Eceran

NUNUKAN â€" Tingginya aktivitas bongkar muat barang di sejumlah pelabuhan tradisional, kini menjadi… Selasa, 05 Desember 2017 11:16

Jelang Diresmikan, Penghuni Kios Belum Jelas

NUNUKAN â€" Kabar tak sedap muncul menjelang diresmikannya Pasar Tradisional Terpadu di Jamaker,… Selasa, 05 Desember 2017 11:15

Perkuat Jaringan Bisnis, Buka Cabang di Sabah, Malaysia

Khusus warga Nunukan, pasti sudah tidak asing lagi dengan Grobak Kopi. Kini, kiprahnya sudah go internasional… Sen in, 04 Desember 2017 12:27

Hujan Seharian, Rumah Warga Terendam Banjir

NUNUKAN â€" Hujan dengan intensitas cukup tinggi dan berlangsung lama mengguyur Pulau Nunukan membuat… Senin, 04 Desember 2017 12:26

Dilarang Buat Kegiatan di Depan Umum, Gelar Acara di Dalam Kamar

Walaupun sedang berada di Tiongkok yang warganya mayoritas beragama non muslim, para mahasiwa yang berasal… Senin, 04 Desember 2017 10:35

Ribuan Masyarakat Masih Buta Aksara

NUNUKAN â€" Alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini belum mampu menuntaskan… BREAKING NEWS!!! Bayi Malang Tanpa Pakaian Ditemukan di Pinggir Sungai Hiii Serem...Imbas Hujan Deras, Kuburan Warga Ikut Longsor Kagum Potensi Wisata Bumi Paguntaka Bangkrut, Aset Kalstar Dijual DPU-PR Tak Punya Uang untuk Perbaiki Jalan Lima Penderita HIV/AIDS Meninggal Butuh Tenaga Pendidik dan Kesehatan Tak Punya Dana, Jalan Akan Diserahkan ke Provinsi Defisit BPJS Kesehatan Tarakan “Menyerang” Sejak 2014 Gubernur Tetapkan UMK Tarakan Tertinggi
  • Penerapan Upah Tergantung Kesepakatan
  • Ingin Didukung, Penuhi Sya rat!
  • Akrab dengan Semua Orang hingga Miliki Banyak Relasi
  • 53 Personel Baru, Siap Jaga Keamanan Lapas
  • Penyalahgunaan Dana Desa, Hubungi 15040
  • Ada Oknum Tarik Biaya Pemasangan Jargas
  • Drainase Terancam Amblas
  • Terima ‘Surat Cinta’ dari Mendagri
  • 2018, Desain Jembatan Bulan Rampung
  • Soal Perampokan, Nelayan Diminta Melapor
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
< ul>
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
    • TENTANG KAMI
    • KEBIJAKAN PRIVASI
    • DISCLAIMER
    • PEDOMAN MEDIA SIBER
    Find Us
    Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Liputan 24 Nunukan

    No comments