Dokumen Kependudukan di Perbatasan Rentan Bermasalah | Liputan 24 Kalimantan Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Dokumen Kependudukan di Perbatasan Rentan Bermasalah

Posted by On 4:50 PM

Dokumen Kependudukan di Perbatasan Rentan Bermasalah

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: SELASA
09 JANUARI RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KUL INER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 08 Januari 2018 11:59 Dokumen Kependudukan di Perbatasan Rentan Bermasalah

Minimnya Akses dan Biaya Mahal Jadi Alasan

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Samuel Parrangan menilai di wilayah perbatasan sangat rentan terjadinya berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi atau dokumen kependudukan.

Misalnya, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Termasuk legalitas kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Hal sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan, yaitu adanya masyarakat yang memegang indentitas kependudukan Malaysia.

Di Kaltara ungkap Samuel, dua daerah yang sangat berpotensi terjadinya permasalahan tersebut yaitu Kabupaten Nunukan dan Malinau. Penyebab utam a timbulnya berbagai persoalan itu dikarenakan faktor geografis dan kondisi wilayah.

Jauhnya jarak tempuh dan sulitnya akses menuju Disdukcapil setempat membuat masyarakat perbatasan tidak mampu melakukan perekaman e-KTP dan mengurus administrasi kependudukan lainnya. “Efisiensi waktu dan juga biaya cukup besar,” ungkap Samuel, kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Kendati demikian, ia menegaskan, administrasi kependudukan tersebut sangat penting. Mengingat, program nasional pembangunan dari pinggiran yang digelorakan pemerintah pusat membutuhkan sistem pendataan kependudukan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. “Dengan dokumen kependudukan yang lengkap, masyarakat perbatasan dapat terlindungi,” jelas mantan Kepala Disdukcapil Nunukan ini.

Samuel mengaku, Disdukcapil Kaltara sejak 2017 telah memudahkan dan memfasilitasi masyarakat di perbatasan untuk mendapatkan hak pelayanan publiknya sebagai warga negara Indonesia. Disdukcapil melakukan pr ogram jemput bola atau Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) di Kecamatan Kayan Hilir, Sungai Rugu, dan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau telah dilakukan. Dan Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Tulin Onsoi dan Lumbis, Kabupaten Nunukan juga dilakukan program serupa. “Ada delapan kecamatan. Tahun ini akan kami lanjutkan lagi,” beber Samuel.

Program itu diharapkan akan memudahkan masyarakat perbatasan melakukan perekaman e-KTP dan penerbitan kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kematian, perkawinan bagi umat Nasrani, dan membuat surat keterangan bagi yang sama sekali belum memiliki identitas kependudukan.

“Ini (dokumen kependudukan, Red.) langsung jadi di tempat dalam waktu satu hari pelaksanaan program. Dengan begitu masyarakat dimudahkan mendapatkan dokumen kependudukan,” sebutnya.

Selain memudahkan masyarakat, program itu juga bertujuan agar Disdukcapil memiliki ruang lebih dekat untuk memahami karakteristik masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. “Juga membantu dinas di kabupaten dari sisi pendanaan. Dan mereka yang menyiapkan SDM, peralatan, serta blangkonya,” tutup dia.

Terkait ini, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Capil berkewajiban meningkatkan aktivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Artinya, Disdukcapil Kaltara mempunyai tanggung jawab menjaga akurasi data kependudukan dengan satu NIK dan dokumen kependudukan bagi 499.565 jiwa wajib KTP dari 728.801 jiwa total penduduk Kaltara.

Sementara itu, Camat Krayan, Helmi Pudaaslikar menuturkan, secara umum daerah perbatasan dan pedalaman terkendala dengan transportasi. Untuk Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat membutuhkan transportasi udara jika ingin ke ibu kota kabupaten. “Itupun jenis perintis yang kapasitasnya cuma 11 sampai 13 orang. Jadi, kalau leb ih dari itu harus antre,” imbuh Helmi.

Belum lagi, memang jadwal penerbangan yang juga sangat terbatas. “Tidak tiap hari ada penerbangan,” bebernya.

Sementara penambahan rute penerbangan pesawat bersubdisi dari pemerintah, menurutnya masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di perbatasan. “Karena dinamika masyarakat juga meningkat,” sebut Helmi.

Ia berharap, agar proses pengadministrasian kependudukan itu dapat berjalan lancar di perbatasan. Pemerintah perlu membangun infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan internet serta bantuan komputer.

“Jaringan ini sangat kami butuhkan. Di Krayan saja, daru lima kecamatan baru di sini (Krayan, Red.) bisa input data karena ada jaringannya. Itu pun kadang hilang-hilang,” papar dia.

Lanjutnya, jika jaringan dan sapras komputer sudah dapat lebih dimaksimalkan sebagai sarana penunjang, maka semua urusan akan lebih mudah. “Tidak perlu lagi ke kabupaten atau pun k e provinsi,” pungkasnya. (isl/eza)

loading...
BERITA TERKAIT
  • Siswa Sebatik Disinyalir Berkewarganegaraan Ganda
  • Proyek Ardi Mulyo Dipertanyakan
  • Peralihan E-KTP Masih Terkendala Blangko
  • Pengunjung KKMB dan Pantai Amal Meningkat
  • Tegaskan Dana RT Rp 260 Juta
  • Proses Lelang Sekkab Dibatalkan?
  • Empat Ribu Blanko Tak Menutupi Kebutuhan E-KTP
  • Disdukcapil Kekurangan Ribuan Blangko E-KTP
  • Membantu Penyediaan Fasilitas untuk Warga
  • PKK Bantu Kembangkan Produk Olahan Perikanan

BACA JUGA

Senin, 08 Januari 2018 15:13

Turunkan Angka Lakalantas

TANJUNG SELOR â€" Gerakan bersepeda ke sekolah diyakini menjadi salah satu program vital dalam menurunkan… Senin, 08 Januari 2018 11:58

Masih Disegel, Pelajar SMA 2 Akan Dipindahkan

TANJUNG SELOR â€" Penyegelan dua ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Selor yang dilakukan pemilik lahan… Senin, 08 Januari 2018 11:54

JPU dan Terdakwa Lakukan Banding

TANJUNG SELOR â€" Sidang perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pada tambat bongkar muat Pelabuhan… Senin, 08 Januari 2018 11:52

Dispol PP Siap Tertibkan Pedagang Berjualan di Trotoar

TANJUNG SELOR â€" Teguran yang sudah dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Bulungan… Senin, 08 Januari 2018 11:47

Tiga Rumah Sakit di Kaltara Belum Terakreditasi

TANJUNG SELOR â€" Tiga rumah sakit di Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata masih belum terakreditasi.… Senin, 08 Januari 2018 10:36

Penerbangan Xpress Air di Kaltara Belum Jelas

TANJUNG SELOR â€" Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara belum dapat memastikan kapan maskapai… Senin, 08 Januari 2018 10:34

Nakhoda Nakal, Izin Trayek dan SIB Dicabut

TANJUNG SELOR â€" Setelah terjadinya musibah terbaliknya Anugrah Express, Senin (1/1) lalu. Layanan… Senin, 08 Januari 2018 10:33

Rawan Kecelakaan, Dua Pita Getar Masih Kurang

TANJUNG SELOR â€" Sebagian besar jalan di Ibu Kota Kaltara terbilang sudah mulus. Akibatnya, hal… Senin, 08 Januari 2018 10:32

Antisipasi Teroris, Polres Razia Pendatang Baru

TANJUNG SELOR â€" Mengantisipasi masuknya oknum dengan paham radikalisme atau teroris di wilayah… Sabtu, 06 Januari 2018 11:15

Nakhoda Diwajibkan Jelaskan Penggunaan Alat Keselamatan

TANJUNG SELOR - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Selor memperketat… Hanya Satu Armada Miliki Pintu Darurat Berkomitmen Sebagai Kabupaten Konservasi 31 Januari, Serah Kunci Studio XXI Hari Ketiga Pencarian, Fikri Akhirnya Ditemukan Tegaskan Dana RT Rp 260 Juta Tidak Bayar, Dilarang Masuk 2018, Target Memampukan Aparatur Desa Niat Berangkat Kerja, Dwi ‘Diseruduk’ Angkot Sempat Disorot, Pengadaan Seragam Jalan Terus Di Malinau Hanya Ada Tujuh Polsek
  • Sobat Menang, Semoga Lancar
  • The Little Las Vegas
  • Korban ‘Digituin’ Berakhir Kencanduan
  • Bisa Disembuhkan, Asal Ada Kemauan
  • Harus Bawa surat B1 hingga B3KWK Parpol
  • Diduga Bawa Lari Uang Member Rp 700 Juta
  • Turunkan Angka Lakalantas
  • Pegawai Mandiri Inhealth Sudah Dijaminkan Oleh JKN Juga Loh!
  • Kodim Ajak Masyarakat Proaktif
  • Butuh Jembatan Penghubung
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Liputan 24 Malinau

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »