Pencetakan E-KTP di Nunukan Terhenti Sementara hingga Bupati ... | Liputan 24 Kalimantan Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Pencetakan E-KTP di Nunukan Terhenti Sementara hingga Bupati ...

Posted by On 1:09 AM

Pencetakan E-KTP di Nunukan Terhenti Sementara hingga Bupati ...

Salah satu warga memperlihatkan pengumuman gangguan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan. Warga perbatasan kesulitan mencetak KTP elektronik karena gangguan jaringan yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan.KOMPAS.com/SUKOCO Salah satu warga memperlihatkan pengumuman gangguan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan. Warga perbatasan kesulitan mencetak KTP elektronik karena gangguan jaringan yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan.

NUNUKAN, KOMPAS.com â€" Proses pencetakan KTP elektronik ( E-KTP) di Kabupaten Nunuka n akan terhenti sementara hingga permasalahan antara Bupati Nunukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai.

Saat ini masih ada 4.000 warga di perbatasan Nunukan yang telah melakukan perekaman data menunggu pencetakan E-KTP. Namun dalam 2 minggu terakhir akses jaringan ke Kementerian Dalam Negeri terputus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemutusan jaringan akan dilaksanakan sampai Bupati Nunukan menaati undang-undang (UU) yang berlaku dalam hal pengangkatan pejabat Dukcapil.

Menurut Zudan, Kemendagri mengerti jika pencetakan E-KTP merupakan hal yang urgen bagi masyarakat mengingat tingginya aktivitas warga yang terkait dengan kepemilikan KTP.

“Ya urgen. Tapi kalau Bupatinya bandel? Kan yang salah Bupatinya bukan rakyatnya. Kalau Bupatinya nurut UU, selesai masalahnya,” kata Zudan, ketika dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (26/5/2018).

Baca juga: Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Bagaimana permasalahan ini terjadi, berikut kronologis yang dituturkan oleh Zudan.

Menurut dia, saat ini posisi Kemendagri akan menerbitkan surat teguran kedua kepada Bupati Nunukan di Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pelanggaran Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Pelanggaran tersebut yakni dalam melaksanakan mutasi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemendagri menilai Bupati Nunukan tidak mengindahkan Pasal 83 a Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

“Semua pejabat Dukcapil itu diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri. Bupati tidak mau menerima,” ujar Zudan.

Dia menambahkan, pascaterbitnya surat teguran pertama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid kemudian melayangkan surat tanggapan kepada Kemendagri.

Dalam surat tanggapannya tersebut Bupati Nunukan memastikan jika muta si Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Baca juga: Bupati Nunukan Terancam Diberhentikan Sementara, Gubernur Kaltara Tunggu Surat Resmi PTUN

Menurut Bupati Asmin, dalam UU ASN ditulis bahwa bahwa pegawai daerah diangkat dan diberhentikan oleh daerah. Tapi menurut Zudan, Bupati Nunukan menggunakan pendekatan otonomi, sementara UU Adminduk ini adalah lex-specialis (mengesampingkan hukum yang bersifat umum) untuk UU ASN dan UU Pemda.

"Urusan Adminduk seharusnya sepenuhnya dikelola oleh kabupaten, namun (pengelolaan) oleh pusat yakni semua kebutuhan dari peralatan, jaringan, anggaran serta data center terkait administrasi," lanjutnya.

Kemendagri sendiri belum akan memberikan sanksi ke Bupati Nunukan yang menolak SK Mendagri dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil.

”Ini ada inkonsistensi Bupati, ada egoismenya Bupati atau dia tidak mem ahami aturan yang berlaku? Maka kami memberikan pembinaan dan akan kami panggil ke pusat,” kata Zudan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan mengatakan, sudah 2 minggu terakhir Disdukcapil Kabupaten Nunukan tidak bisa mengakses jaringan ke Kementrian Dalam Negeri.

"Kalau gangguan jaringan mau apa. Dia (Kemendagri) jaringan komunikasi daratnya terputus dari kami. Yang punya jaringan Kemendagri,” ujar Iwan, Rabu (23/05/2018).

Iwan menambahkan, terputusnya jaringan tersebut juga tidak disertai adanya pemberitahuan dari pihak Kemendagri.

Baca juga: Gubernur Klaim Layanan E-KTP di Kaltara Tercepat

Saat ini sekitar 4.000 warga perbatasan Kabupaten Nunukan telah melakukan perekaman E-KTP masih menunggu persetujuan Kemendagri untuk pencetakan kartu.

Disdukcapil Nunukan mencatat ada 121.613 warga wajib E-KTP untuk 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan, sementara E-KT P yang telah tercetak sebanyak 108.857 keping.
Sementara jumlah warga yang belum melakukan perekaman sebanyak 12.756 orang.

Terputusnya jaringan di Kabupaten Nunukan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie beberapa waktu lalu yang memastikan bahwa layanan kependudukan dan mengurus e-KTP maksimal 24 jam telah diterapkan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.

Irianto bahkan memastikan bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi yang tercepat dan terbaik dalam pelayanan kependudukan.

"Kami sudah sangat siap, makanya Kaltara dinilai provinsi terbaik, tercepat dalam penyelenggaraan e- KTP. Nanti cek ke Kemendagri," ujar Irianto, di sela Kemah Bela Negara Nasional ke-1 di Sebatik, Jumat (5/5/2018).

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Berita Terkait

Mendagri Minta Warga Proaktif Datangi Dukcapil untuk Rekam E-KTP

Kasus E-KTP, KPK Periksa Anak Politisi Golkar Chairuman Harahap

KPK Telusuri Dugaan Ada Aliran Dana E-KTP ke Nurhayati Assegaf

Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Warga DKI Bisa Rekam E-KTP hingga Perpanjang STNK di Jakarta Fair

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Terduga Teroris di Lampung

Polisi Tang kap Terduga Teroris di Lampung

Nasional 04/06/2018, 14:56 WIB 5 SMP Swasta Kota Tangerang dengan Nilai UN Tertinggi

5 SMP Swasta Kota Tangerang dengan Nilai UN Tertinggi

Edukasi 04/06/2018, 14:55 WIB Gubernur Sumbar Izinkan ASN Terlambat Datang di Akhir Bulan Ramadhan

Gubernur Sumbar Izinkan ASN Terlambat Datang di Akhir Bulan Ramadhan

Regional 04/06/2018, 14:53 WIB Korban Tewas Muntahan Material Panas Gunung Fuego Capai 25 Orang

Korban Tewas Muntahan Material Panas Gunung Fuego Capai 25 Orang

Internasional 04/06/2018, 14:47 WIB Titik-titik Rawan Macet di Pantura Jateng yang Perlu Diwaspadai

Titik-titik Rawan Macet di Pantura Jateng yang Perlu Diwaspadai

Regional 04/06/2018, 14:46 WIB Densus 88 Antiteror Geledah Rumah Terduga Teroris di Karanganyar

Densus 88 Antiteror Geledah Rumah Terduga Teroris di Karanganyar

Regional 04/06/2018, 14:46 WIB Sidang Kasus 1 Ton Sabu  Dilaksanakan Setelah Idul Fitri

Sidang Kasus 1 Ton Sabu Dilaksanakan Setelah Idul Fitri

Regional 04/06/2018, 14:45 WIB Gugatan terhadap Anies soal 'Pidato Pribumi' Ditolak, Taktis Akan Banding

Gugatan terhadap Anies soal "Pidato Pribumi" Ditolak, Taktis Akan Banding

Megapolitan 04/06/2018, 14:38 WIB Honorer yang Tak Lulus Tes CPNS Didominasi Tenaga Administrasi

Honorer yang Tak Lulus Tes CPNS Didominasi Tenaga Administrasi

Nasional 04/06/2018, 14:38 WIB Agen FBI Tak Sengaja Tembak Orang ketika Sedang Menari

Agen FBI Tak Sengaja Tembak Orang ketika Sedang Menari

Internasional 04/06/2018, 14:33 WIB Pengunjung Meningkat pada Libur Panjang, Sampah Menumpuk di Pulau Tidung

Pengunjung Meningkat pada Libur Panjang, Sampah Menumpuk di Pulau Tidung

Megapolitan 04/06/2018, 14:27 WIB Kemendikbud Usulkan 100.000 Guru Honorer Jadi PNS pada 2018

Kemendikbud Usulkan 100.000 Guru Honorer Jadi PNS pada 2018

Nasional 04/06/2018, 14:17 WIB Fadli Zon: Penangkapan Terduga Teroris di Universitas Riau Coreng Dunia Akademik

Fadli Zon: Penangkapan Terduga Teroris di Universitas Riau Coreng Dunia Akademik

Nasional 04/06/2018, 14:11 WIB Ancam Tembak Mahathir Mohamad, Pria Malaysia Diciduk Polisi

Ancam Tembak Mahathir Mohamad, Pria Malaysia Diciduk Polisi

Internasional 04/06/2018, 14:08 WIB Dua Penculik Anak Jaksa Ternyata Ibu dan Anak

Dua Penculik Anak Jaksa Ternyata Ibu dan Anak

Regional 04/06/2018, 14:07 WIB Load MoreSumber: Google News | Liputan 24 Nunukan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »